Menu makanan bergizi gratis berisi ultra processed food (UPF), spaghetti, burger, sosis, bahkan snack ramai disorot. Kekhawatiran yang muncul di balik penyediaan menu tersebut tidak lain karena kurangnya gizi yang dibutuhkan anak.Alih-alih bebas masalah, ada kekhawatiran kandungan tinggi gula garam dan lemak (GGL) memicu risiko kasus obesitas hingga diabetes. Teranyar, lauk MBG untuk siswa di Lumajang, Jawa Timur, dibeli dari warung atau toko kelontong seharga Rp 1 ribu per buah.Belakangan, puluhan pelajar SD dan SMP di Kabupaten Lampung Timur juga dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG, keracunan pasca mengonsumsi roti sosis berjamur.Baca juga: 35 Pelajar di Lampung Keracunan MBG, Polisi Uji Lab Sampel Sosis BerjamurBadan Gizi Nasional Buka SuaraMenyoal sejumlah laporan, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyangmenegaskan pihaknya sudah melarang penyajian menu MBG dengan ultra processed food. Salah satunya juga demi membuka peluang UMKM setempat dalam proses penyediaan pangan lokal."Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," beber Nanik di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan kebijakan ini sekaligus meluruskan misi Presiden Prabowo Subianto sejak awal meluncurkan MBG.Baca juga: Respons BGN Usai Menu Burger-Spagetti di MBG 'Disemprot' dr TanApa Saja yang Dilarang?Tigor merinci biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan jenis pangan lain yang termasuk UPF tak boleh masuk menu MBG. Terkecuali susu di wilayah dengan keterbatasan peternakan.Hal yang sama diterapkan pada roti dan pangan sejenis."Olahan daging (sosis, nugget, burger, dan lain-lain) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal satu minggu dari tanggal edar," lanjutnya.Menurutnya, hal ini bukan hanya menjaga kualitas gizi tetapi memastikan UMKM di sektor pangan daerah juga ikut terbangun di sisi ekonomi."Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan," pungkasnya.Baca juga: Profil dr Tan Shot Yen, Pakar Gizi yang Beri Kritik Keras MBG di DPR