Polemik sampah yang belum terselesaikan menjadi salah satu hal yang paling banyak dibicarakan. Ditambah pula dengan pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster yang meminta masyarakat menuntaskan sendiri masalah sampah organik, seiring dengan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.Selanjutnya, salah satu kabar terpopuler selama sepekan terakhir di Bali adalah penegasan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengenai kafe-kafe dan restoran yang memutar suara alam seperti kicau burung. Ini sebagai pengganti karena takut membayar royalti. Namun, menurut PHRI pemutaran suara alam tetap wajib membayar royalti.Sementara itu, di Tabanan, ada tiga guru Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SMRP) 17 Tabanan yang mengundurkan diri. Alasan mereka mundur berbeda-beda. Salah satunya karena jarak antara rumah dengan sekolah yang terlalu jauh.Baca juga: PHRI NTB Sebut Aturan Royalti Lagu di Kafe dan Restoran Tak JelasKemudian, di Karangasem, polisi menangkap pelaku penipuan online. Sejumlah orang menjadi korban, termasuk di antaranya ada anggota DPRD Karangasem. Berikut rangkuman berita terpopuler dalam rubrik Bali Sepekan di detikBali.

Warga Bali Diminta Urus Sampah SendiriPemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah melarang warga membuang sampah apapun, terutama sampah organik, ke tempat pembuangan sementara terpadu (TPST) maupun ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Karenanya, warga Bali diminta mengurusi sendiri sampah organiknya menyusul penutupan TPA Suwung per 1 Agustus 2025."Ya (warga) olah sendiri (sampahnya). Selesaikan sendiri," kata Gubernur Bali Wayan Koster seusai menghadiri pengukuhan Satgas Patroli Imigrasi di Pelabuhan Benoa, Selasa (5/8/2025).Baca juga: Koster Minta Warga Bali Urus Sampah SendiriKoster mengatakan, warga dapat mengolah sampah organik dan anorganiknya sendiri. Jika sampah rumah tangga itu diolah hingga menjadi residu, barulah diperbolehkan dibuang ke TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Kurangi, Guna Ulang, Daur Ulang) atau TPST.Caranya, Koster melanjutkan, dengan dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Namun, jika ada warga yang tidak dapat mengolah sampah dan akhirnya dibuang ke jalanan, tugas wali kota dan bupati yang membereskan sampah itu."Itu harus diselesaikan oleh wali kota dan bupati. Tanggung jawab," kata Koster.Koster mengatakan pemerintah daerah dapat membangun TPST atau TPS3R jika jumlahnya dirasa kurang. Hal itu juga untuk mengantisipasi antrian buang sampah di TPS3R dan TPST."Nggak ada cara lain. Kalau tidak (sampah di TPA Suwung) akan menggunung terus," tegasnya.Menurutnya, gundukan sampah di TPA Suwung tidak lagi dapat ditoleransi. Koster menegaskan tidak mungkin membangun TPA baru lagi.Karenanya, dia ingin gundukan sampah di TPA itu dikurangi secara drastis. Koster ingin menerapkan konsep pengolahan sampah berbasis sumber asal sampah."Sampah dibikin sendiri, selesaikan sendiri. Jangan sampai sampah dibikin sendiri, orang lain suruh ngurus," tandas politikus PDIP itu.Tiga Guru SRMP 17 Tabanan MundurTiga guru di SRMP 17 Tabanan mengundurkan diri. Mereka terdiri dari guru Bimbingan Konseling (BK), guru Pendidikan Agama Hindu, dan guru Pendidikan dan Agama Kristen.Kepala Sentra Mahatmiya Bali, Sri Wibowo, menjelaskan ketiga guru tersebut mengundurkan diri dengan alasan masing-masing. Ia menyebut seorang guru BK mundur karena tempat tinggalnya jauh dengan lokasi sekolah rakyat itu."Sementara dua guru agama karena berbenturan dengan jadwal," ujar Sri Wibowo, Senin (4/8/2025).Sri Wibowo mengungkapkan pengunduran diri ketiga guru tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial. Menurutnya, kementerian sedang memproses untuk penambahan tenaga pendidik baru di SRMP 17 Tabanan.Baca juga: Tiga Guru SRMP 17 Tabanan Mengundurkan Diri"Karena undur diri tiga orang, jumlah guru saat ini ada 11 orang dari total sebelumnya 14 orang," imbuhnya.Sri Wibowo tak menampik kelengkapan kepegawaian di sekolah rakyat itu masih jauh dari standar yang ditetapkan. Adapun, minimal tenaga pendidik per sekolah adalah 14 guru.Selain itu, wali asrama per sekolah rakyat seharusnya minimal dua orang. Kemudian, wali asuh delapan orang, petugas keamanan enam orang, juru masak empat orang, dan petugas kebersihan empat orang.Sri Wibowo menuturkan pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung untuk masing-masing sekolah rakyat. Bahkan, dia berujar, seluruh siswa di sekolah rakyat juga sudah disiapkan laptop untuk menunjang pendidikannya."Fasilitas laptop sudah dialokasikan, satu anak satu laptop," kata Sri Wibowo."Informasinya ada 9.000 lebih unit (laptop) yang diberikan secara gratis kepada siswa. Saat ini sedang proses lelang di pusat," pungkasnya.Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini memantau aktivitas belajar mengajar di SRMP 17 Tabanan. Ia mendorong SRMP 17 Tabanan bisa menjadi sekolah rakyat percontohan di Bali."Saat ini sudah ada 100 SR di Indonesia dan akan ditambah 59. Saya harap SRMP 17 Tabanan ini menjadi salah satu percontohan ketika SR lainnya dibangun di wilayah lainnya di Bali," ujar Rini Widyantini saat mengunjungi SRMP 17 Tabanan di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Senin.SRMP 17 Tabanan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjang seperti ruang kelas, kantin, asrama, ruang lab, dan klinik. Sekolah tersebut kini memiliki 75 siswa yang terbagi menjadi tiga rombongan belajar (rombel) dengan satu kelas diisi 25 siswa.Rini Widyantini berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing SR. Diketahui, jumlah guru yang dimiliki SRMP 17 Tabanan saat ini hanya 11 orang."Akan disesuaikan dengan jumlah murid dan ruang kelas. Nanti dari Kemendikdasmen akan didata guru-gurunya dan penyaluran atau penempatannya melalui Kemensos," imbuh Rini Widyantini.

Anggota Dewan Jadi Korban Penipuan OnlineUnit Reskrim Polsek Bebandem meringkus pelaku penipuan online berinisial Wayan NW (33) di rumahnya di wilayah Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, pada Sabtu (2/8/2025). Salah satu korbannya adalah anggota DPRD Karangasem.