Enam menteri koordinator (menko) di kabinet Presiden Prabowo Subianto mendatangi gedung DPR RI. Kecuali Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sedang mendampingi Prabowo di KTT BRICS Brasil, mereka meminta tambahan anggaran di kementerian masing-masing kepada DPR RI.Permintaan soal pagu indikatif tahun anggaran 2026 itu disampaikan dalam rapat yang dipimpin Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah. Rapat digelar di ruang rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).Baca juga: 6 Menko Kabinet Prabowo Hadiri Rapat Banggar DPRBerikut usulan anggaran masing-masing menko dirangkum detikcom.1. Menko PolkamMenko Polkam Budi Gunawan (BG) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 728,8 miliar. Budi mengatakan tambahan anggaran itu salah satunya akan digunakan untuk membangun command center.Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan. (Foto: Arina Zulfa Ul Haq/detikJateng)"Pagu indikatif pada 2026 sebesar 126,5 miliar, namun perlu dicatat angka ini belum mencakup belanja untuk melaksanakan tugas koordinasi yang menjadi inti dari mandat Kemenko," kata Budi."Operasional pegawai sebesar Rp 95,1 miliar. Operasional perkantoran sebesar Rp 31,4 miliar," sambungnya.Budi mengatakan saat ini belum terdapat alokasi anggaran untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan. Padahal, kata dia, fungsi tersebut merupakan inti peran dari Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor dan kementerian lembaga."Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar," ujarnya.Usulan tambahan anggaran itu mencakup program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp 195,3 miliar. Rinciannya adalah koordinasi politik dalam negeri Rp 29 miliar, koordinasi politik luar negeri Rp 23,5 miliar, koordinasi pertahanan negara dan kesatuan bangsa Rp 34,5 miliar, koordinasi keamanan dan ketertiban Rp 41,3 miliar, koordinasi komunikasi dan informasi Rp 30 miliar, Kompolnas Rp 20 miliar, Komisi Kejaksaan Rp 12 miliar.Kemudian, kata dia, usulan tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 533,5 miliar. Dia mengatakan alokasi anggaran untuk program itu terbesar digunakan untuk pembangunan command center sebesar Rp 250 miliar.Baca juga: Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah, Puan Minta Pemerintah Mitigasi2. Menko Kumham ImipasMenko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 100,609 miliar. Yusril mengatakan pagu indikatif Kemenko Kumham Imipas pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp 124,633 miliar.Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. (Yogi/detikcom) "Anggaran tahun 2026 kami telah mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp 124,633 miliar. Terdapat penurunan dari yang sebelumnya disepakati 2025, sebesar 4,4%," kata Yusril."Kami dalam rangka untuk mencapai seluruh program yang ingin kami lakukan di 2026, kami kembali mengusulkan kepada Saudara-saudara pimpinan agar belanja non-operasional dan juga belanja modal kiranya dapat ditambahkan sejumlah Rp 100,609 miliar untuk menambahi pagu anggaran," sambungnya.Lebih lanjut, Yusril menjelaskan pada tahun anggaran 2025, pihaknya mulanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 9 miliar. Dia mengatakan dari anggaran itu, pihaknya kesulitan membayar gaji pegawai."Pada tahun yang lalu Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM mendapatkan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 9 miliar, saya ulangi lagi Rp 9 miliar," ujarnya."Kemudian, alokasi ini tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sebuah kementerian koordinator untuk membayar gaji, keperluan perkantoran," sambungnya.Baca juga: Pemerintah Masih Bahas soal Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-DaerahYusril mengatakan pihaknya lalu menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Kemenko Kumham Imipas. Dalam Inpres itu, menurut dia, pihaknya harus melakukan blokir anggaran."Setelah diblokir, anggaran Rp 9 miliar itu tersisa Rp 4,5 miliar. Jadi mengingat keterbatasan antara efisiensi ini, maka kami telah mengajukan usulan anggaran pada waktu itu disampaikan ke Ketua sebesar Rp 325 miliar," jelasnya.Dia mengatakan dari usulan tambahan anggaran itu pun lalu disetujui DPR. Dia mengatakan pada awal April kurang lebih Rp 200 miliar telah dicairkan."Relasinya sampai sekarang ini, baru sampai 7 Juli realisasinya Rp 38 miliar atau 18,74% dari pagu akhir anggaran 2025," tuturnya.