Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), ingin membangun sekolah rakyat. Namun, pembangunan sekolah yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu masih terkendala lahan."Kami dukung dan ingin bangun sekolah rakyat ini, cuma persoalan kendalanya lahan," kata Wali Kota Bima, A Rahman alias Aji Man, kepada detikBali, Senin (5/5/2025).Aji Man mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat tersebut memerlukan lahan seluas 10 hektare. Menurutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima juga belum bisa membiayai pembelian lahan.Baca juga: Pemkab TTU Siapkan 6 Hektare Lahan untuk Sekolah Rakyat"Kalau lahan 10 hektare ini dibeli, bisa habis APBD Kota Bima," imbuhnya.Pemkot Bima, dia berujar, tengah berupaya melepaskan puluhan hektare lahan di Kelurahan Lampe, Kecamatan Rasanae Timur. Proses pelepasan lahan itu sudah dirintis sejak era Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi."Pelepasan lahan ini tinggal menunggu surat keputusan (SK) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut)," kata Rahman.Aji Man menjelaskan dirinya sudah menemui Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni agar SK pembebasan lahan tersebut bisa segera terealisasi. Menurut dia, jika SK pelepasan definitif diterbitkan, lahan seluas 52 hektare itu akan dipakai untuk pembangunan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan sekolah rakyat."Targetnya tahun ini sudah keluar SK-nya," pungkasnya.Dilansir dari detikNews, program sekolah rakyat dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Secara nasional, tahun ini ada 53 titik sekolah rakyat yang siap dibuka.Baca juga: Pemkab Lombok Timur Usulkan 2 Lokasi untuk Sekolah RakyatMenteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan lokasi tambahan masih dalam tahap survei kelayakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Setiap sekolah rakyat akan menampung siswa dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan fasilitas olahraga dan penunjang pembelajaran lainnya.Gus Ipul mengatakan orang tua murid juga akan mendapat program pemberdayaan ekonomi, agar dapat memutus mata rantai kemiskinan secara menyeluruh. "Kalau rumahnya tidak layak huni, nanti akan diberi dukungan supaya menjadi layak huni dan jadi rumah yang sehat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).