Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang mengirimkan anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer untuk mengikuti pendidikan karakter menuai sorotan dari Komnas Perlindungan Anak (PA).Ketua Komnas PA Diah Puspitasari Momon menyebut, ada sisi positif dari kebijakan membawa anak nakal ke markas TNI. Namun langkah itu kata dia perlu dikaji secara matang dan mempertimbangkan hak-hak anak.Baca juga: Kata Pengamat soal Wacana Siswa Nakal di Jabar Dibina di Barak"Kalau kami melihat ada sisi baiknya, bisa membuat anak lebih disiplin dan mandiri. Tapi saya belum tahu persis detail kebijakan ini," ujar Diah saat diwawancarai, Jumat (2/5/2025).Diah menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut anak harus memperhatikan sepuluh hak dasar anak, yakni hak untuk hidup, bermain, pendidikan, perlindungan, identitas, kesehatan, makanan, rekreasi, kebangsaan, dan kesetaraan. Menurutnya, dalam banyak kasus, bahkan anak yang bermasalah hukum pun harus dikembalikan ke orang tua sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak."Sebelum diterapkan, perlu dipertimbangkan matang dari sisi regulasinya. Kategori anak nakal itu juga harus jelas. Misalnya sekarang, anak kecanduan gadget, apa itu langsung disebut nakal?," ujarnya.Ia juga menyoroti bahwa pola pendidikan yang cenderung militeristik bisa menjadi polemik. Padahal, kata Diah, ada alternatif lain untuk mendidik anak seperti membawanya ke pesantren atau mengoptimalkan peran guru bimbingan konseling (BK) di sekolah."Pendidikan masa semua harus dimiliterisasi, jangan karena presidennya (dari militer) jadi harus kebawa meski memang bagus. Seharusnya ada alternatif lain misal ke pesantren, kalau ini kesannya dimiliterisasi," ungkapnya."Di sekolah ada guru BK, dimaksimalkan lagi peran guru BK itu. Kan tugasnya membantu siswa dalam berbagai aspek, baik akademik maupun pribadi. Harus dimaksimalkan dulu," sambungnya.Baca juga: Blak-Blakan Dedi Mulyadi soal Kirim Anak Nakal ke Markas TNIMeski mengapresiasi semangat Dedi Mulyadi dalam mencari solusi pendidikan karakter, Diah mengingatkan agar tidak terburu-buru dalam mengambil langkah yang berpotensi membawa dampak jangka panjang bagi anak-anak."Kalau segala sesuatu yang dipaksakan dampaknya ya kurang baik. Yang baik itu sesuai keinginan anak itu," tandasnya.