Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan hanya empat provinsi yang tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, empat provinsi tersebut mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas 40%.Rifqinizamy mengatakan, lebih dari 70% daerah di Indonesia, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota masih tergantung pada APBN. Daerah-daerah tersebut hanya mempunyai PAD di bawah 40%."Kita tahu lebih dari 70% daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten/kota ketergantungan terhadap APBN-nya tinggi. Kami menganggap ketergantungan tinggi itu kalau PAD-nya di bawah 40%," kata dia saat Rapat Kerja dan Dengar Pendapat bersama Menteri Dalam Negeri serta Gubernur, Bupati/Walikota, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).Baca juga: Belanja Negara Sudah Habis Rp 620,3 T, APBN Tekor Rp 104,2 TRifqinizamy menjelaskan hanya ada beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60%, bahkan ada yang PAD-nya hanya 1-4%. Keempat daerah yang memilki PAD di atas 60%, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Keempat provinsi tersebut tidak terlalu bergantung pada APBN."Hanya beberapa daerah yang PAD-nya di atas 60%, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Sisanya pada posisi tengah dan yang paling tentu koreksi diri kita bersama dan upaya kita bersama PAD-nya di bawah 10%. Ada yang cuma 5% ada yang cuma 4% ada yang cuma 1%, itu artinya ketergantungan APBN-nya tinggi," jelas Rifqinizamy.