Wacana pemerintah melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencuat. Terkait hal ini pemerintah diminta berhati-hati sebelum memutuskan kebijakan apa yang akan diambil.Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan industri otomotif sudah dibangun puluhan tahun dengan memanfaatkan komponen dalam negeri."Industri otomotif kita sudah bangun puluhan tahun lho ya. Kita nggak mau bahwa industri ini ambruk, nanti ini kita akan koordinasikan dengan pemerintah terkait hal tersebut," kata Nangoi di Jakarta Pusat, Rabu (16/5/2025).Di era perang dagang yang tengah terjadi banyak negara meningkatkan perlindungannya terhadap barang impor. Dalam hal ini jika pemerintah terburu-buru merelaksasi TKDN maka pasar dalam negeri rawan kebanjiran produk impor.Baca juga: Prabowo Mau Longgarkan TKDN, Begini Reaksi NissanDalam industri otomotif, banyak perusahaan yang sudah terlanjur investasi dan punya komitmen ratusan triliun untuk membangun industri dalam negeri."Kami sudah membangun industri otomotif bukan baru setahun, puluhan tahun kita bangun. Sampai yang namanya lahir Agya, Ayla dengan 92 persen komponen lokal. Ini tentunya jadi bahan pertimbangan pemerintah. Juklak (petunjuk pelaksanaan) belum keluar, nanti kita lihat, rasanya aman-aman saja," kata dia."Saya tidak punya hak untuk menolak atau setuju. Tapi yang jelas kita menghimbau supaya diputuskan dengan baik," jelasnya lagi.Di sisi lain, kebijakan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan industri komponen dalam negeri secara serius. Tanpa perlindungan yang memadai, perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pasar dalam negeri akan menghadapi tekanan besar.Baca juga: Prabowo Mau Longgarkan TKDN, BYD-Chery Bisa Ketiban UntungPemenuhan TKDN dinilai akan dapat memicu pertumbuhan industri komponen dalam negeri, sehingga memberikan kesempatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) sebagai bagian dari rantai pasok distribusi."Sisi minusnya adalah terletak pada industri dalam negeri yang selama ini sudah terlanjur mengandalkan kebijakan TKDN dan berinvestasi sangat besar demi mendapatkan akses pasar lokal pasar bisa terpukul," kata Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu."Dalam jangka pendek, ini bisa memicu penurunan produksi, efisiensi tenaga kerja, hingga penutupan usaha, yang berujung pada gelombang PHK tentunya," tutup dia.Arahan terkait kelonggaran TKDN muncul dalam acara Sarasehan Ekonomi beberapa waktu yang lalu. Menurut Prabowo, aturan TKDN dibuat demi mempertahankan komponen lokal, namun jika dipaksakan bisa membuat industri Indonesia tidak kompetitif."Saya sudah kasih instruksi TKDN, sudah lah niatnya baik nasionalisme, kalau sudah kenal saya lama ya saya itu paling nasionalis, kalau jantung saya dibuka mungkin yang keluar merah putih. Tapi kita harus realistis, kalau TKDN dipaksakan, kita bisa jadi kalah, tidak kompetitif," sebut Prabowo dalam acara yang dihelat di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).Prabowo meminta aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis. Harapannya bisa membuka keran industri lebih lancar lagi."TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja," beber Prabowo.