Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB menyoroti maraknya pengerukan hutan dan bukit di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.Pantauan detikBali, Bukit Lenser dekat Sirkuit Mandalika sudah dikeruk lebih dari lima titik. Banyak warga yang waswas atas aktivitas pengerukan bukit tersebut.Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemkab Lombok Tengah melakukan identifikasi lahan di bukit yang dikeruk itu.Baca juga: Tambang-Alih Fungsi Lahan Ugal-ugalan Bikin Titik Mata Air Berkurang"Kami minta pemerintah melakukan identifikasi. Mana lahan yang berizin dan tidak. Karena setiap aktivitas di dekat kawasan KEK Mandalika harus berdasar dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Mana kawasan yang boleh dan tidak boleh dibangun," ujarnya, Jumat (14/3/2025).Hamdan menegaskan maraknya pembangunan kawasan perbukitan di dekat Sirkuit Mandalika berpotensi mengundang bencana alam. Mulai banjir, longsor, hingga kekeringan."Kalau dibiarkan, itu ada tiga hal menjadi dampak yaitu banjir, longsor, debit air habis di sekitar warga itu. Sehingga saya mendorong Pemda dan Pemprov NTB segera melakukan identifikasi sesuai dengan RDTR tadi," katanya.Dari hasil penelusuran, Hamdan melanjutkan, beberapa titik Bukit Lenser sudah gundul. Dampaknya, saat hujan lebat, jalan bypass menuju Pantai Kuta Mandalika dan Sirkuit Mandalika nyaris tertutup lumpur."Saya minta ini segera dicek peruntukan kawasan di sana. Apalagi ada sekolah di dekat perbukitan itu, kalau ada yang tidak berizin itu proyeknya harus disetop itu bisa masuk kategori investor nakal," katanya.Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan investigasi siapa yang memberikan izin pembangunan di kawasan bukit tersebut.Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Amri Nuryadin menegaskan pembukaan lahan di dekat Sirkuit Mandalika tersebut perlu dievaluasi oleh pemerintah setempat."Kami dorong segera dievaluasi. Jangan sampai ada kejahatan terjadi di situ. Padahal itu kawasan hutan tapi dipakai membangun," tegas Amri.Dia pun mendukung langkah DPRD NTB yang berniat turun melakukan investasi. Walhi NTB, Amri melanjutkan, siap memberikan dukungan untuk melakukan investigasi di lapangan.Terpisah, Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menduga pengerukan lahan di kawasan Bukit Lenser dekat Sirkuit Mandalika tidak berizin."Saat agak kaget saat persiapan nyale kemarin saya lihat di wilayah utara kok ada yang buka lahan, ada land clearing," ungkapnya.Meski begitu, pihaknya belum mengetahui secara detail dari kapan adanya aktivitas membuka lahan di atas bukit yang berada di dekat Sirkuit Mandalika ini.Baca juga: Kejagung Terima Laporan Walhi NTB soal Tiga Kejahatan Lingkungan"Saya sudah tanya bidang tata ruang ada nggak izinnya, ternyata tidak ada, makanya saya minta Camat Pujut mengecek langsung," katanya.Firman menjelaskan Pemerintah Lombok Tengah melalui Satpol PP sudah meminta agar seluruh aktivitas pembukaan lahan dihentikan sementara.