Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran. Kocek kementerian-kementerian kena pangkas. Namun mereka berjanji sejumlah hal yang penting tidak akan berkurang karena efisiensi anggaran.DPR di Jakarta sibuk mengadakan rapat membahas soal efisiensi anggaran. Tiap komisi di DPR menghadirkan kementerian yang menjadi mitranya.Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengatakan kena efisiensi anggaran sebesar Rp 2,03 triliun dan pagu anggaran sebelumnya adalah Rp 9,8 triliun. Efisiensi anggaran berdampak ke pembayaran 99 kantor atau wisma perwakilan RI di luar negeri. Sebanyak sekitar 750 pegawai Kemlu juga kena dampak, yakni mutasi.Baca juga: Efisiensi Bikin KY Urung Seleksi Hakim Agung, MA: Beban Kerja NambahDi rapat Komisi VIII DPR, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan, kementeriannya terkena efisiensi anggaran sekitar Rp 12 triliun. Dia memperkirakan nominal ini merupakan salah satu nominal yang paling besar dibanding efisiensi anggaran di kementerian-kementerian lain. Anggaran yang sebelumnya Rp 78.552.159.164.000,00 menjadi Rp 66.232.602.397.000,00.Itu hanya sebagian, masih banyak kementerian lain yang juga terkena efisiensi. Namun setidaknya ada janji-janji dari kementerian-kementerian mengenai hal-hal yang tidak akan berkurang kualitasnya meskipun ada efisiensi anggaran. Simak selengkapnya:1. Mendikdasmen berjanji rakyat tetap terjamin, hak ASN terpenuhiMenteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya juga terdampak efisiensi anggaran, yang merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Abdul Mu'ti mengatakan efisiensi anggaran kementeriannya mencapai Rp 7,27 triliun. Anggaran yang semula RP 33,5 triliun berubah menjadi RP 26,27 triliun.Mu'ti menyebutkan, sehari sebelum rapat dengan DPR RI, Mendikdasmen bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi. Adapun dalam rapat itu, Mensesneg berpesan efisiensi jangan sampai mengganggu hak ASN hingga gaji ke-13."Pada 11 Februari 2025, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan dalam pertemuan di Sekretariat Negara terkait penyesuaian-penyesuaian pada efisiensi anggaran dengan prinsip-prinsip efisiensi yang harus dipegang oleh masing-masing kementerian dan lembaga, yaitu hak ASN tidak terganggu sehingga gaji tunjangan serta gaji ke-13 tetap harus terpenuhi," ujar Mu'ti dalam rapat dengan Komisi X DPR, Rabu (12/2) kemarin."Buah rambutan buah nanas, rasanya lezat banyak vitamin. Walau anggaran kita dipangkas, insyaallah kepentingan rakyat tetap terjamin," kata Mu'ti berpantun.Baca juga: Mengenal Konsep Flexible Working Arrangement (FWA) Bagi ASN2. Kemendikti berjanji beasiswa tak dipangkasAnggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) juga dipangkas sebesar RP 14,3 triliun dari pagu anggaran semula Rp 56,6 triliun. Namun kementerian ini berjanji anggaran beasiswa tidak kena dampak negatif.Sekjen Kemendikti-Saintek, Togar M Simatupang, membantah kabar bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa DIK kena pangkas. Pihaknya memastikan beasiswa tidak termasuk dalam objek program efisiensi."Belanja sosial, terutama beasiswa, tidak menjadi objek program efisiensi," kata Togar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025)."Iya (dipastikan aman) itu kelegaan...," lanjutnya.Baca juga: Kena Efisiensi Rp 12 T, Menag: Salah Satu Kementerian Paling Banyak Potongan3. Menko PMK berjanji penanggulangan bencana tak tergangguMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berjanji efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu penanggulangan bencana. Layanan publik juga tidak akan terganggu."Aman, aman (penanggulangan bencana) juga, karena di sana kan ada dana siap pakai. Jadi nggak ada masalah," kata Pratikno di Puskesmas Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).4. Komdigi berjanji akses internet tak tergangguKementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 3,84 triliun. Jumlah ini senilai 49,57 persen dari pagu anggaran Komdigi pada 2025. Namun mereka berjanji bahwa akses internet tidak akan terganggu, termasuk program-program yang berdampak langsung ke masyarakat."Terhadap program prioritas yang perlu dilakukan reprioritas untuk kami mengupayakan layanan publik Kemkomdigi dapat terus berlanjut antara lain penyedia layanan publik berupa infrastruktur telekomunikasi, BTS akses internet, layanan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, pusat data nasional, pusat monitoring telekomunikasi," kata Sekjen Komdigi, Ismail, dalam rapat bareng Komisi I DPR, Kamis (13/2/2025).Halaman selanjutnya, janji dari MenPAN-RB hingga Menteri HAM: