Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid membeberkan capaian pihaknya selama 100 hari bekerja. Salah satunya yaitu ada sekitar 2,6 juta bidang tanah yang sudah terdaftar.Nusron mengatakan, dalam 100 hari kerja, pihaknya menargetkan ada 1,5 juta bidang tanah yang terdaftar. Hasilnya jauh melampaui target yaitu mencapai 2,6 juta bidang tanah terdaftar."Pendaftaran tanah 2,6 juta bidang alhamdulillah dari target 1,5 juta bidang tanah selama 100 hari, sehingga kami sampaikan dengan adanya tambahan ini maka pendaftaran tanah kita sampai saat ini sudah mencapai 96 juta bidang tanah," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Kamis (30/1/2025).Dalam paparannya, ada 121,109 juta bidang tanah (96,12%) sudah terdaftar sementara yang sudah disertifikatkan ada 95,602 juta bidang tanah (75,88%).Meski demikian, masih ada sekitar 4,8 juta bidang tanah lagi yang belum terdaftar. Apabila ini sudah terdaftar, maka hampir seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar."Kita masih menyisakan 4,8 juta bidang. kalau ini sudah selesai, maka seluruh (tanah) di Indonesia sudah bisa dinyatakan hampir terdaftar semua," tuturnya.Tak hanya itu, masih ada beberapa capaian 100 hari kerja Kementerian ATR/BPN. Contohnya seperti menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat sebanyak 14 Hak Pengelolaan (HPL) dengan total luas 13,4751 hektare dari target 6 HPL. Selanjutnya ada pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf produktif sebanyak 6.621 bidang dari target 1.000 bidang."Target kami saat ini masih ada kurang lebih 400 ribu masjid yang belum tersertifikatkan wakafnya dari sekitar 680 ribu masjid. Kami punya target tahun ini ada 150 ribu masjid dan kita sudah rapat gabungan buat tim khusus dengan MUI, DMI, NU, Muhammadiyah, termasuk badan wakaf Indonesia di semua daerah," ungkapnya.Selanjutnya ada 104 kantor pertanahan sebagai kabupaten/kota lengkap, yaitu 80 kantor pertanahan sudah deklarasi dan 24 kantor pertanahan siap deklarasi. Lalu tercapainya 42 persetujuan substansi (Persub) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari target 26 Persub.Baca juga: Nusron Wahid Tegaskan Penataan Tanah Harus Berbasis HAM, Apa Alasannya?Nusron juga mengatakan bahwa hak inisiatif Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) diambil alih oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan ditargetkan awal kuartal II sudah selesai. Ada juga program dari World Bank yaitu Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) sudah bisa dilaksanakan.Nusron juga mengungkapkan pihaknya, berhasil menyelesaikan 90 kasus mafia tanah dari target 66 kasus. Pihaknya juga menindaklanjuti kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu kasus Dago Elos Bandung.Pihaknya juga telah melakukan penataan ulang sistem dan tata cara pemberian, perpanjangan, dan pembaharian Hak Guna Usaha (HGU) serta melakukan penertiban pendaftaran dan penertiban sertifikat HGU untuk 537 badan hukum yang sudah mempunyai izin usaha perkebunan (IUP) kelapa sawit.Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini