Nama Kepala BPJN Kalimantan Barat Dedy Mandarsyah ternyata sudah pernah mencuat ke publik sebelum gaduh kasus penganiayaan mahasiswa koas di Palembang baru-baru ini. Pada 2023, namanya ternyata sempat muncul terkait rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kalimantan Timur.Dilansir detikNews, hal tersebut diungkapkan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Herda Helmijaya. Saat ini, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Dedy tengah dianalisis oleh KPK karena diduga ada kejanggalan.Herda mengatakan informasi masuknya nama Dedy dalam rangkaian OTT KPK tahun 2023 itu menjadi salah satu pertimbangan bagi KPK untuk menganalisis LHKPN-nya saat ini."Ada nama yang bersangkutan di situ. Nah itu juga jadi awareness saat berita viral yang bersangkutan saat ini," kata Herda dihubungi detikcom, Senin (16/12/2024).Herda juga melampirkan tautan berita yang memuat OTT tersebut. Dedy diduga mengetahui proyek di Kaltim yang berujung menjadi lahan korupsi."Walau nama itu bukan berasal dari KPK namun buat kami jadi bahan tambahan untuk memperkuat analisis," lanjutnya.Baca juga: Kejanggalan Harta Kepala BPJN Kalbar yang Diusut KPK Imbas Kasus KoasSumber kekayaan Dedy pun menjadi pertanyaan. Diketahui dalam LHKPN terbarunya yang dilaporkan pada Maret 2024, Dedy memiliki kekayaan Rp 9,4 miliar."Analisis masih berlangsung. Namun pada akhirnya KPK sesuai kewenangannya pasti akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi pada para pihak terkait," pungkas Herda.Terpisah, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan membenarkan adanya analisis LHKPN Dedy yang berangkat dari informasi beredar di masyarakat. LHKPN itu menjadi sorotan setelah kasus penganiayaan mahasiswa koas di Palembang, M Luthfi, melibatkan junior koasnya yang berinisial LA. Diduga Dedy Mandarsyah adalah orangtua LA."Iya, karena info dari masyarakat yang viral. (Waktu analisis) satu minggu," kata Pahala.Baca juga: Terseret Kasus Penganiayaan Dokter Koas, Dedy Mandarsyah Disebut dalam OTT KPK