Temuan warga yang tinggal di rusunawa tapi memiliki mobil hingga kapal membuat Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth geram. Ia pun mengaku pesimistis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta akan mampu menangani permasalahan tersebut."Saya sangat pesimis terkait yang disampaikan oleh Plt Kepala DPRKP Ibu Retno. Mau ketawa saya, memangnya dia punya data apa soal penghuni rusun? rusun dijadikan kos-kosan saja dia enggak tau, waktu di dalam rapat saya bertanya terkait penataan permukiman kumuh aja jawabannya ngelantur, nanya apa jawabnya ke mana," ketus Kenneth dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).Pria yang akrab disapa Bang Kent itu pun mempertanyakan adanya warga di rusunawa yang mempunyai mobil, motor, hingga kapal. Ia pun menyayangkan hal tersebut.Baca juga: Penghuni Rusun Punya Mobil-Kapal Mayoritas di Muara Angke, Berprofesi Nelayan"Kenapa dari awal warga mampu bisa tinggal di rusunawa, padahal kita ketahui bahwa rusunawa ini hanya diperuntukan warga Jakarta yang kurang mampu, kemudian bagaimana juga warga yang tidak punya KTP DKI dan tidak punya NPWP bisa memiliki rusun, bagaimana mekanisme pengawasannya? Dari awal bagaimana prosesnya hingga bisa tinggal di rusunawa, klarifikasinya bagaimana? Jadi jangan hanya menerima laporan dari anak buah saja, tapi turun langsung ngecek biar lebih akurat," tegas Kent.Kent menilai keberadaan masyarakat golongan mampu yang tinggal di rusun akibat adanya permainan mafia rusun. Menurutnya, untuk mendapatkan unit rusun tergolong sulit, tetapi banyak unit rusun yang kosong seperti Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat."Masih banyak warga miskin yang tak bisa mendapatkan unit rusun, tapi pada kenyataannya setelah di cek lapangan banyak juga unit rusun yang kosong. Itu di mana masalahnya? Apa jangan-jangan ada mafia rusun yang bermain," tegas Kent.Baca juga: Pemprov DKI Akan Evaluasi Hunian DP Rp 0, Diubah Jadi Hunian Terjangkau!Kent pun meminta kepada Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk menunjuk Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman definitif yang berani untuk menyelesaikan permasalahan rusun dan apartemen di Jakarta."Pj Gubernur harus cari orang yang berani dan bisa menjadi game changer. Jangan tunjuk orang yang hanya modal omdo dan ABS (Asal Bapak Senang) saja, banyak rusun yang saat ini masih bermasalah dan sampai saat ini tak pernah selesai serta terkesan ada pembiaran," ungkap Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu."Kadis itu selain paham persoalan masalah, juga harus berani dan inovatif. Saran saya Pj Gubernur cari Kadis yang pintar dan berani," sambungnya.Simak juga 'Blok G Tanah Abang: Dulu 'Jaya' Kini Diduga Jadi Tempat Nyabu':[Gambas:Video 20detik]

Kent juga mengomentari ucapan Plt Kepala DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum yang mengatakan akan menyiapkan hunian terjangkau dengan branding-nya DP Rp 0. Hal itu salah satu solusi agar warga tak selamanya tinggal di rusun. Namun, Kent menilai bahwa pernyataan tersebut tidak mendasar."Bagaimana konsepnya menawarkan hunian terjangkau? jangan hanya gara gara setelah disemprot oleh anggota dewan pas rapat kemarin malah jadi asbun (asal bunyi). Harus ada aturan kajiannya dong, ada konsep yang jelas. Mau hanya ubah penyebutan dan semuanya atau hanya ubah penyebutan saja tetapi isi dalamnya sama saja kayak konsep DP 0 persen. Jadi kita lihat saja nanti kinerjanya Bu Retno ini bagaimana dalam mengatur masalah rusun di Jakarta. Jangan hanya bisa beretorika tetapi di butuhkan implementasi nyata yang berdampak positif kepada masyarakat yang tidak mampu," pungkasnya.Diketahui, Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perumahan dan pemukiman dan Komisi D DPRD DKI melaksanakan rapat kerja terkait rusunawa.Baca juga: Utang Warga DKI ke Pinjol Rp 10,3 T, Anggota DPRD Minta Pemprov BertindakPlt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengungkap ada warga yang tinggal di rusunawa tapi memiliki mobil hingga kapal.Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi D, Ida Mahmudah, di Ruang Rapat Komisi D DPRD DKI, Jakarta Pusat pada Selasa (11/7). Dalam rapat itu, Retno awalnya memaparkan Perencanaan rusunawa di Jakarta.Retno mengatakan, warga yang terprogram dalam rusunawa memiliki beberapa kendala, seperti ber-KTP luar DKI dan tidak memiliki NPWP. Bahkan, Retno menyebut ada warga tersebut juga memiliki truk hingga kapal.