Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi menyebut tidak setuju jika posisi Menteri Pertahanan Republik Indonesia diisi oleh seseorang yang memiliki latar belakang militer. Edy mengatakan posisi itu sebaiknya diisi oleh rakyat biasa alias sipil.Edy menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan di acara Pelantikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumut. Edy awalnya berbicara tentang strategi dalam perang yang sama seperti strategi mengembangkan LPM."Saya dulu mantan tentara. Dulu saya dididik untuk perang, itu tidak bisa perang sendiri. Ada namanya pola operasi," kata Edy dalam sambutannya saat acara, Kamis (6/7/2023) itu.Edy mengatakan tentara berperang harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pola operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP)."Dua-duanya sangat memerlukan rakyat. Kenapa? saya lompat dulu ke (pembahasan) bawah tadi, paragraf, susunan, operasi tadi itu diawali dengan cipta kondisi," sebutnya.Baca juga: Gubsu Bicara Peran Penting LPM, Singgung Keberadaan Al Zaytun-Noordin M TopKemudian, Edy bicara tentang strategi dalam perang untuk menahan serangan musuh yang salah satunya disebut operasi pertahanan pantai. Operasi-operasi ini diatur oleh Menteri Pertahanan."Siapa yang mengatur ini? Menhan. Siapa ini Menhan, haruskah militer? Saya tidak setuju Menhan itu dari militer," tuturnya.Edy mengatakan saat ini hanya ada dua negara yang memiliki Menteri Pertahanan memiliki latarbelakang militer. Dua negara itu yakni Indonesia dan Myanmar."Di dunia manapun, saat ini Menhan yang dipimpin mantan militer itu Myanmar dan Indonesia," sebutnya.Baca juga: Ini Alasan Gubsu Edy Tak Setuju Menteri Pertahanan dari MiliterEdy mengatakan jika dirinya lebih setuju jika posisi Menhan itu diisi oleh sipil. Alasannya karena perang itu melibatkan semua pihak yang ada di suatu negara, bukan hanya dari kalangan militer."Kenapa? Karena perang itu bukan hanya militer. Perang itu melibatkan semua yang ada di negara," jelasnya.