Tim Pengawas Pelaksanaan (Timwas) Haji DPR memberi sorotan tajam terhadap penyedia layanan haji, yang disebut mashariq. Timwas meminta agar mashariq jemaah haji Indonesia dievaluasi menyeluruh akibat jemaah banyak yang terlunta-lunta karena terdampak terlambat dijemput hingga tenda yang overkapasitas.Dirangkum detikcom, Minggu (2/7/2023), terjadi beragam permasalahan layanan haji di Arafah, Muzdalifah hingga Mina yang disebut menjadi tanggung jawab dari pihak Mashariq dan pihak Saudi.Kemenag mencatat ada sejumlah masalah yang dialami jemaah haji Indonesia, antara lain keterlambatan pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah ke Mina. Jemaah terakhir bisa diberangkatkan ke Mina pada pukul 13.30 waktu Arab Saudi. Hal ini menyebabkan jemaah kepanasan saat di Muzdalifah. Mashariq yang bertanggung jawab dalam mobilisasi jemaah gagal memenuhi target untuk segera membawa jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina.Baca juga: Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Benahi Manajemen Penyelenggaraan HajiMasalah lainnya yaitu saat jemaah berada di Mina. Sanitasi di sejumlah maktab yang dihuni jemaah haji Indonesia sangat buruk. Air bersih di dapur di sejumlah maktab tidak keluar. Hal ini berakibat pada keterlambatan penyiapan makanan dan distribusinya.Beragam permasalahan itu mengundang sorotan dari Timwas Haji DPR hingga Kementerian Agama. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun menyampaikan berbagai permasalahan pelayanan haji tersebut kepada Menteri Haji Saudi.Berikut ini sejumlah sorotan Timwas Haji terkait pelayanan Mashariq.Baca juga: Protes ke Mashariq, Menag Yaqut: Saya Tak akan Makan sebelum Jemaah Haji Semua MakanTimwas Soroti MashariqTim Pengawas Pelaksanaan (Timwas) Haji DPR memberi sorotan tajam terhadap penyedia layanan haji, yang disebut mashariq. Timwas ingin evaluasi menyeluruh untuk mashariq jemaah haji Indonesia."Komitmen tidak dilaksanakan dengan baik oleh mashariq (tim pelayanan haji Arab Saudi) banyak jemaah haji Indonesia yang terlunta dan tersiksa," kata anggota Timwas Haji DPR Hamid Noor Yasin kepada wartawan di Makkah, Minggu (2/7/2023).Hamid mengatakan biaya haji jemaah Indonesia tahun 2023/1444H sebesar Rp 98,89 juta. Biaya yang ditanggung jemaah haji sebesar Rp 49,81 juta atau 55,3% dari biaya keseluruhan. Sementara yang ditanggung BPKH Rp 40,23 juta atau 44,7%. Dan antrean calon jamaah haji tiap tahun semakin panjang."Jika kita daftar di tahun ini 2023 dengan setoran awal untuk mendaftar haji Rp 25 juta, maka diperkirakan akan diberangkatkan antara 11 sampai dengan 47 tahun ke depan. Kalau misalnya saya ini mendaftar sekarang di umur 54 tahun, berarti bisa jadi nanti umur 101 tahun baru bisa berangkat haji (manistata'a ilaihi sabila), diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Mampu secara fisik, biaya atau harta maupun secara ruhiyah maknawiyah," ulas Hamid.Artinya, dia melanjutkan, semakin panjang antrean daftar tunggu, peserta haji ke depan akan kian banyak yang berusia lanjut atau lansia. Tahun 2023 ini yang usianya di atas 65 tahun mencapai 67 ribu jemaah atau sekitar 30% dari total jemaah haji Indonesia yang jumlah kuotanya 229 ribu jemaah. Maka, komitmen pemerintah terhadap pelayanan haji semakin tahun harus betul-betul ramah lansia, mulai dari embarkasi, bandara, Makkah, Madinah, juga terutama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).Persoalan yang terjadi, terutama di Armuzna, karena banyaknya jemaah yang membeludak tidak tertangani dengan baik. Tenda-tenda jemaah Indonesia di Armuzna penuh tidak bisa menampung jemaah, sehingga banyak yang di luar tenda, sementara kondisi cuaca panasnya sampai di atas 47 derajat Celsius. Hamid mencatat jemaah Indonesia kekurangan minum, makan, kebutuhan air MCK, dan menderita macet di mana-mana, terutama di Muzdalifah.Baca juga: Timwas Haji: Banyak Jemaah Terlunta-lunta, Evaluasi Total Masyariq Haji RI!Hamid mengungkit jemaah tragedi Muzdalifah, yaitu momen jemaah menumpuk tidak bisa diangkut selama 10 jam lebih dalam kondisi panas di atas 35 derajat Celsius sehingga banyak yang dehidrasi dan ada yang sampai pingsan."Pelaksanaan ibadah haji ini harus betul-betul kita evaluasi secara menyeluruh di seluruh lini kepada tim pelayanan haji dari Arab Saudi (masyariq) yang saat ini tidak memenuhi komitmen memberi layanan yang baik selama di Armuzna, akibatnya banyak jemaah haji Indonesia yang terlunta-lunta dan tersiksa," ujar politikus PKS ini.Hamid mengatakan permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi memang harus terus diperjuangkan untuk mengurangi lamanya antrean. Namun dia mengingatkan penambahan kuota harus juga dibarengi penambahan fasilitas."Agar peristiwa penumpukan jemaah, kekurangan tempat tenda, kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan air MCK, antrean yg panjang di mana-mana, penumpukan jemaah karena masalah transportasi, tidak bisa mengevakuasi jemaah dan masalah-masalah di mana-mana tidak terulang lagi untuk haji yang akan datang," ujarnya seraya mengingatkan jemaah haji kloter pertama akan pulang tanggal 4 Juli ini.Baca halaman selanjutnya.Saksikan juga Sudut Pandang Terbaru: 'Dua Anak Cukup': Antara Realita dan Propaganda Usang[Gambas:Video 20detik]

Kemenag Protes ke MashariqSebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyesalkan kelambanan Mashariq dalam menyiapkan layanan jemaah haji di Muzdalifah dan Mina. Hal ini mengakibatkan persoalan jemaah haji terlantar hingga tidak dapat asupan makanan."Kita sudah sampaikan protes keras ke Mashariq terkait persoalan yang terjadi di Muzdalifah. Kita juga meminta agar tidak ada persoalan dalam penyediaan layanan di Mina," tegas Hilman dikutip laman resmi kemenag.go.id, Rabu (28/6/2023).Mashariq atau Motawifs Pilgrims for South-East Asia Countries Company adalah perusahaan investasi untuk pelayanan haji dan umrah yang bermarkas di Makkah.Pada Februari 2023, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan syarikah Mashariq untuk melayani jemaah haji 1444 H/2023 M.Protes keras disampaikan ke Mashariq, lanjut Hilman, karena penyediaan layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina) sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka. Mekanisme ini juga dilakukan oleh semua negara, proses penyediaan layanan dalam skema kemitraan dengan otoritas Mashariq."Jadi di Armina, sepenuhnya penyediaan layanan dilakukan Mashariq. Karenanya, kita minta agar semua hak jemaah haji Indonesia bisa diberikan dengan baik," tegasnya.Baca juga: Viral! Video Suara Menag Meninggi, Protes Mashariq Soal Ketidaknyamanan Jemaah Haji RIHilman minta Mashariq dapat mengambil keputusan cepat dalam mengantisipasi setiap potensi munculnya masalah. Sehingga, potensi yang ada bisa segera diselesaikan dan tidak merugikan jemaah."Mashariq tentu tahu kalau Indonesia adalah jemaah haji terbesar. Mestinya ada skema mitigasi yang lebih komprehensif dan cepat," jelasnya.Hilman pun mengakui bahwa ruang yang tersedia di Mina bagi jemaah haji sangat terbatas. Setiap jemaah, hanya mendapat ruang pada kisaran 0,8 meter persegi. Namun, kondisi yang semacam ini memang terjadi setiap tahun, sejak puluhan tahun lalu.Baca halaman selanjutnya.Saksikan juga Sudut Pandang Terbaru: 'Dua Anak Cukup': Antara Realita dan Propaganda Usang[Gambas:Video 20detik]