Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan blak-blakan meminta publik menunjukkan kebijakannya yang intoleransi. Pernyataan Anies panen sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta.Awalnya, permintaan tersebut disampaikan Anies dalam acara Indonesia Leaders Talk Memoar Pilkada DKI 2017. Anies ketika itu meminta publik membuktikan apakah ada kebijakannya yang bersifat intoleran.Baca juga: Anies Bicara 'Kebijakan Intoleran', Demokrat: Fokus Saja Penanganan CoronaMenurut Anies, baru kali ini dirinya menyatakan hal tersebut."Setelah 2 tahun saya di Jakarta, baru saya tawarkan pertanyaan balik, tolong ditunjukkan selama 2 tahun ini kebijakan mana yang intoleran, tolong ditunjukkan, kebijakan mana yang diskriminatif, tolong ditunjukkan fakta mana yang bisa membenarkan imajinasi bahwa gubernur dan pemerintahan adalah gubernur pemerintahan intoleran," ujar Anies dalam acara Memoar Pilkada DKI 2017 yang disiarkan di Channel YouTube Mardani Ali Sera seperti dilihat detikcom, Senin (10/8).Sontak pernyataan Anies melahirkan tanggapan yang beragam dari kalangan anggota dewan. Mereka satu per satu angkat suara soal pernyataan Anies itu.Berikut ini ragam sorotan dari anggota dewan saat Anies bicara 'kebijakan intoleransi':PKS: Itu Respons Serangan terhadap AniesKetua DPP PKS Mardani Ali Sera berpendapat pernyataan itu untuk merespons serangan-serangan terhadap Anies di media sosial soal intoleransi."Bagus bagian dari 'serangan' ke Mas Anies sering dianggap intoleran. Mas Anies justru di forum yang tepat meminta pada mereka yang menuduhnya intoleran untuk menyampaikan kebijakan dan program mana yang intoleran," ujar Mardani saat dihubungi, Selasa (11/8/2020)."Ini contoh baik bagaimana kepala daerah merespons terhadap diskursus yang berkembang di medsos. Ini sehat bagi demokrasi," sambungnya.Baca juga: PKS: Anies Bicara 'Kebijakan Intoleran', Merespons Serangan di MedsosGerindra: Kebijakan Anies Cukup ToleranWakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, menilai pernyataan Anies sebagai bentuk introspeksi. Menurut dia, kebijakan yang selama ini dilakukan sudah baik."Sebagai introspeksi boleh saja, tapi saya ingin sampaikan kepada Pak Anies, apa yang sudah dilakukan sudah baik," ujar Taufik saat dihubungi, Selasa (11/8/2020)."Saya kira kalau ada yang mengatakan itu agak keliru. Kebijakannya Anies cukup toleran, misalkan sepanjang sejarah, baru ada dan peletakan batu pertama (rumah ibadah) orang Hindu di Jakarta Barat, itu kan sepanjang sejarah," katanya. Taufik menganggap keliru apabila ada yang menyatakan kebijakan Anies intoleran. Menurutnya, Anies turut mengikuti proses peletakan batu pertama rumah ibadah Hindu etnis Tamil di Kalideres, Jakarta Barat pada (14/2).Baca juga: Anies: Tunjukkan, Mana Kebijakan Saya yang IntoleranSelain itu, kata Taufik, pada masa kepemimpinan Anies, baru pertama kali perayaan Natal digelar di sepanjang Jalan MH Thamrin. Ini juga termasuk kebijakan toleransi."Pertama kali perayaan Natal sekarang boleh di sepanjang Jalan Thamrin, kemarin itu kan. Saya kira nggak ada (kebijakan yang intoleran)," katanya.Golkar: Tidak Ada Kebijakan Intoleran, Cuma Belum BerkeadilanGolkar berpendapat tidak ada kebijakan Anies yang intoleran, tapi ada kebijakan yang belum berkeadilan."Kalau kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang intoleran, saya kira tidak ada, dengan semua agama, beliau saya kira memberikan perhatian yang sama," ucap Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan, saat dihubungi Senin (10/8/2020).Namun, menurut Judistira, kebijakan Anies ada yang belum berkeadilan. "Kalau kebijakan, yang belum berkeadilan, Fraksi Golkar berpendapat bahwa ada beberapa kebijakan yang belum berkeadilan," ucapnya.Baca juga: PDIP Curigai Pernyataan Anies Soal Kebijakan Intoleran: Ada yang Tak BeresJudistira memberi contoh beberapa kebijakan yang dianggap belum berkeadilan. Salah satunya soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jakarta."Contohnya sistem PPDB Tahun 2020, ini kami rasakan tidak memberikan keadilan kepada ribuan anak didik yang akhirnya harus bersekolah di swasta akibat juknis PPDB yang mengutamakan usia dalam penerimaannya," katanya.Selain itu, ada pula kebijakan ganjil genap saat PSBB masa transisi. Golkar mengkritik kebijakan ganjil-genap karena dianggap salah.PDIP: Ada yang Nggak Beres DongKetua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono mempertanyakan alasan Anies yang meminta siapa saja menunjukkan ada-tidaknya kebijakannya yang bersifat intoleransi.Menurut Gembong, hal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan."Kok dia punya perasaan seperti itu? Kalau beliau menanyakan seperti itu, berarti ada yang nggak beres dong," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (11/8/2020).Menurut Gembong, lawan politik Anies pun tidak pernah mempertanyakan apakah ada kebijakan Anies yang intoleran atau tidak. Gembong meminta kepada Anies untuk tidak membuat imajinasi.Baca juga: Toa Peringatan Dini Banjir Disetop Anies, Gerindra: Terus Ganti Apa?Gembong mengatakan saat ini tidak ada kebijakan Anies yang bersifat intoleran. Dia kemudian meminta Anies fokus menyelesaikan janji Kampanyenya.Demokrat: Anies Fokus Tangani Corona SajaFraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta meminta sebaiknya Anies fokus penanganan virus Corona (COVID-19).

"Menurut saya Pak Gubernur jangan, santai sajalah. Sekarang ini yang paling penting fokus penanganan COVID, hal-hal yang begitu kan namanya politis. Kalau begitu kan sudah politis," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Fraksi Parta Demokrat (PD) Mujiyono saat dihubungi, Selasa (11/8/2020).Menurutnya, selama ini kebijakan yang dibuat Anies tidak ada yang intoleran. Hal itu terbukti dengan indeks demokrasi Jakarta menjadi yang paling tinggi berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS)."Kemarin itu indeks demokrasi kita tertinggi di Indonesia ya untuk Jakarta dalam indeks demokrasi, itu mengandung komponen dan Harmonisasi, nilainya kan bagus kan, dan itu yang nilai kan BPS, bukan swadaya masyarakat, bukan organisasi apa, tapi sebuah badan resmi pemerintah," katanya.Oleh karena itu, Mujiyono meminta Anies tidak memikirkan pendapat-pendapat yang tidak penting."Jadi nggak usah terlalu rise, menurut saya Pak Gubernur jangan terlalu rise dengan pendapat-pendapat yang tidak perlu ditanggapi dan fokus saja di penanganan COVID," kata Mujiyono.Baca juga: Anies Kena Sindir Gegara Urusan Toa BanjirDia juga meminta Anies mengedepankan transparansi anggaran."Yang pertama transparansi, jangan tunggu ditanya-tanya. Sebaiknya setiap update-nya dibuka soal penanganan COVID," katanya.Menurutnya, laporan dana penanganan COVID terakhir kali diketahuinya sekitar lebih dari satu bulan lalu. Dana tersebut sebesar Rp 3,035 triliun.