Lembaga Adat Baduy membuat pernyataan bersama soal usulan penghapusan Baduy sebagai destinasi wisata. Mereka membantah telah memberi mandat ke Heru Nugroho Cs untuk menyampaikan surat ke Presiden Jokowi.Dari surat pernyataan yang diterima detikcom, Lembaga Adat Baduy pada Jumat (10/7/2020) pukul 18.27 WIB bertempat di Rumah Singgah Desa Kanekes, menyatakan bahwa Lembaga Adat tidak pernah memberi mandat secara lisan atau tulisan kepada tim Heru Nugroho dan rekannya yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho dan Fajar Yugaswara."Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami tidak pernah memiliki perwakilan di luar Baduy,"begitu bunyi surat pernyataan sebagaimana dikutip detikcom.Baca juga: Belum Ada Kata Sepakat Antar Tetua Adat Soal Baduy Jadi Destinasi WisataPernyataan itu juga menyatakan bahwa surat yang beredar dan dikirimkan ke Presiden Jokowi yang dibuat Heru dan timnya dan diberi cap jempol oleh Jaro Saidi Putra selaku Tanggungan Jaro 12, Jaro Warega Jaro Madali dan Jado Dangka Cipatik Jaro Aja tidak diketahui isinya oleh mereka.Surat pernyataan bersama Lembaga Adat Baduy ini kemudian diberi cap jempol oleh Tanggungan Jaro 12 Jaro Saidi Putra, Jaro Warega Jaro Madali, Jaro Dangka Cipatiik Jaro Aja dan diketahui oleh Jaro Saija selaku Kepala Desa Kanekes.[Gambas:Instagram]

Pernyataan Lembaga Adat ini pun disaksikan dan diberi cap jempol oleh 10 orang warga Baduy. Ada saksi Singalayang, Ayah Arji, Rasudin, Ayah Mursid, Ayah Jarni, Jaya, Raim, Ciwing dan Jali.Para saksi dan pemberi cap jempol kemudian membaca pernyataan tersebut dan divideokan. Video kemudian diunggah oleh akun resmi instagram Bupati Lebak Iti Octavia dan Humas Protokol Pemkab Lebak.Surat pernyataan Lembaga Adat Baduy tidak mengenal Heru Cs Foto: dok. istimewaSebelumnya, Jaro Saija membenarkan bahwa sedang melakukan musyawarah adat terkait usulan penghapusan Baduy sebagai destinasi wisata. Ia menyebut bahwa Baduy tetap dipertahankan sebagai destinasi wisata dengan menaati aturan adat. Keputusan itu ia katakan diambil setelah adanya musyawarah bersama Tanggungan Jaro 12 dan pimpinan adat tertinggii atau puun."Iya (musyawarah) saya yang menghadap ke sana ke Cikeusik (Baduy Dalam), mengumpulkan lembaga adat, Tanggungan Jaro 12 itu hasilnya yang kemarin dianggap hoax, iya dianggap tidak benar, memang saya juga (anggap) tidak benar sih kalau seperti itu," kata Saija.